Kesetaraan Manusia

+10 Alasan Golput Rasional, Jangan Jadi Golput Kalau Tidak Tahu Penyebabnya!

Alasan Golput Rasional – Jangan Jadi Golput Kalau Tidak Tahu Penyebabnya

Sejak demokrasi diberlakukan entah sudah berapa rupiah uang telah terserap oleh praktek pemilihan umum? Setelah beberapa rezim silih berganti entah sudah berapa banyak uang digelontorkan dalam pesta rakyat ini? Mungkin keseluruhan dana untuk keperluan pemilu tersebut telah mencapai triliunan rupiah! Suatu momen yang penuh dengan drama kehidupan namun nyatanya tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Seolah-olah kesemua dana tersebut raib begitu saja ditelan oleh hiruk-pikuk pertarungan politik. Dari sini saja sudah dapat kita nilai bahwa politik memang berbiaya mahal dimana semua uang tersebut tidak ditujukan kepada rakyat tetapi masuk kantong oknum elit partai.

Sedang di sisi lain ketika kita mengamati lebih dekat ke praktek kampanye yang dilakukan, sangat mencirikan praktek pemborosan. Seolah momen pesta rakyat tersebut dijadikan sebagai ajang untuk mempertontonkan betapa kayanya seseorang. Menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya hanya dipakai untuk sehari saja, misalnya saja baju kaos yang bertuliskan sablon nama dan foto calon yang diusung. Berpesta pora melakukan perjamuan yang sebenarnya merupakan salah satu teknik menyogok para peserta pemilu. Demokrasi yang bersih adalah pemilu yang bebas dari praktek sogok tetapi kalender, baju kaos, payung, makanan, minuman dan lain sebagainya. Apapun yang dibagikan kepada masyarakat oleh oknum partai di masa pemilu adalah sogokan.

Coba bayangkan berapa banyak sumber daya alam yang dikorbankan atau lebih tepatnya dihancurkan untuk membuat semua perangkat kampanye tersebut? Lalu siapakah orang yang diuntungkan dari semuanya itu? Tentu saja para pengusaha besar. Sedang semua sampah yang dihasilkan dalam jumlah besar tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Perlu diproduksi sampai berapa banyakkah perangkat kampanye saat pesta demokrasi berlangsung? Atau lebih tepatnya sampai berapa tonkah sampah yang dihasilkan di masa itu? Sekarang perhitungkan berapa total biaya pesta demokrasi dimulai dari hari pertama kampanye sampai pembersihan berlangsung (sampah yang dihasilkan)? Sadarilah bahwa semuanya itu hanya modal awal sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh para pejabat bisa lipat kali ganda.

Sistem demokrasi yang terjadi saat ini lebih mirip dengan aktivitas seorang pedagang. Kapitalis mengeluarkan banyak modal di awal-awal sebanyak-banyaknya karena mengetahui bahwa saat mereka menang, keuntungan yang sangat besar akan menjadi miliknya dan milik kelompoknya. Jadi ketika anda mendengarkan biaya kampanye yang luar biasa besar disebutkan oleh petinggi partai, ketahuilah bahwa manfaat yang akan diperoleh kelak lipat kali ganda dari semuanya itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa sekalipun seorang kades, bupati, walikota, gubernur bahkan seorang presiden sekalipun mengumpulkan seluruh gajinya, tidak akan cukup untuk memenuhi pembiayaan satu putaran kampanye. Terlebih lagi jikalau pemilu/ pemilukada tersebut diadakan sampai dua kali putaran.

Pengertian

Golput yang rasional adalah suatu gerakan untuk tidak menentukan pilihan atau memilih semua kandidat karena alasan perbedaan prinsip demokrasi yang belum sesuai penerapannya berdasarkan prinsip Pancasila saat ajang pesta demokrasi sedang berlangsung. Golongan putih yang menggunakan akal sehat tetap datang ke TPS sambil membawa kartu undangan tetapi saat berada di bilik suara akan memberikan pilihan ganda (menjatuhkan pilihan kepada banyak balon atau banyak partai). Pencoblosan semacam ini lebih baik dan aman daripada tidak mencoblos sama sekali. Sebab siapa tahu surat suara kosong tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan partai tertentu.

Faktor penyebab menjadi golput yang masuk akal – jangan jadi golput kalau tidak tahu dasarnya!

Seorang golput sejati harus memiliki alasan jelas saat memutuskan pilihannya. Sebab pemilu adalah doa restu, saat tidak direstui oleh kalangan tertentu bukan berarti jabatan yang mereka miliki kelak tidak sah. Melainkan ini hanyalah perbedaan prinsip masing-masing pribadi. Keberadaan kalangan putih yang lebih banyak dimana mencapai lebih dari 50 % bisa menjadi salah satu indikator bahwa pesta demokrasi di daerah setempat tidak berlangsung dengan baik. Banyaknya kalangan yang memilih untuk menjadi golongan putih merupakan indikator bahwa proses demokrasi yang sedang berlangsung masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, para politikus harus mampu menciptakan lingkungan politik yang tidak hanya mementingkan kalangan tertentu melainkan untuk kepentingan semua orang (setara).

Berikut selengkapnya akan kami berikan beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak membuat pilihan (menjadi golongan putih saat pesta demokrasi sedang berlangsung.

  1. Alasan hukum.

    Baru-baru ini KPK memberikan sanksi kepada koruptor dengan dicabut hak politiknya. Ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya yang mendatangkan kerugian kepada semua pihak. Uang yang digelapkan jelas-jelas dicuri dari kas negara. Seharusnya uang tersebut digunakan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat tetapi telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut kami, mencabut hak politik seseorang masih belum sebanding dengan perilaku merusak yang ditimbulkannya. Dalam arti diperlukan juga hukuman lainnya untuk melengkapinya berdasarkan keputusan majelis hakim.

  2. Faktor bencana alam.

    Misal-misalnya saja, kita berspekulasi tentang keadaan terburuk di dalam masyarakat. Mungkin saja di hari H atau H-1,H-2 dan seterusnya telah terjadi bencana alam di wilayah tertentu. Sehingga sulit untuk mengalokasikan perangkat pemilu ke daerah tersebut. Terlebih ketika akses jalan menuju wilayah tersebut masih belum ada atau sudah ada tetapi telah rusak berat. Dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan menjadi golput. Terkecuali jika pemerintah telah menyedikan biaya tambahan untuk pengiriman surat suara ekstra agar bisa segera dilakukan pemilu susulan.

  3. Alasan kesehatan.

    Seseorang sakit bisa jadi karena luka dalam yang disebabkan oleh mikroorganisme dan penyakit metabolisme lainnya. Di sisi lain ada juga orang yang sakit karena luka fisik (luka luar) yang disebabkan oleh karena kesalahan kerja, terjatuh, kecelakaan transportasi dan berbagai-bagai nasib yang kurang menguntungkan lainnya. Sakit yang parah membuat seseorang tidak dapat bangun dari pembaringannya. Keadaan mereka yang cenderung lemah membuatnya tidak dimungkinkan untuk datang ke TPS melakukan pencoblosan. Otomatis, tindakan menjadi golput dibenarkan dalam situasi yang memilukan ini. Terkecuali jika ada orang lain yang dapat melakukan pencoblosan dengan membawa surat kuasa.

  4. Faktor pekerjaan.

    Mereka yang sedang melakukan perjalanan yang jauh dari kampung halaman memilih untuk tidak mengikuti pemilu karena faktor jarak yang sangat jauh. Mungkinkan mereka adalah orang yang sering berwisata ke luar daerah atau profesinya sebagai pengantar turis. Jika momen pesta demokrasi dilakukan di hari yang dekat dengan liburan anak sekolah, akan ada keluarga yang ke luar kota (setidak-tidaknya pulang kampung). Mungkin juga mereka adalah seorang pegawai yang bekerja di bidang transportasi, sebab bisnis antar-mengantar orang maupun barang tidak pernah berhenti di masa pemilu. Jadilah orang-orang ini golput tulen.

  5. Alasan domisili/ transmigrasi.

    Pemutakhiran data pemilih tetap telah selesai dilakukan oleh KPU/ KPUD setempat hingga ke desa dan dusun-dusun di seluruh wilayah kerjanya. Secara tidak disangka-sangka, ada-ada saja orang yang merantau dengan meninggalkan daerah kelahirannya untuk menuju ke wilayah lain yang cukup jauh. Perjalanan yang dibutuhkan berjam-jam untuk kembali lagi ke daerah asal ketika pesta demokrasi berlangsung. Sedang namanya sendiri belum tercatat sebagai peserta pemilih di lokasi yang baru dimana dia tinggal. Pindah mendadak semacam ini secara sah membenarkan pilihannya untuk golput. Terkecuali ia melapor ke RT/ RW setempat untuk dibuatkan surat keterangan sehingga dapat mengikuti proses pemilu tersebut.

  6. Penyebab politik yang sangat menekankan tentang uang.

    Ketahuilah bahwa dimana ada aksi maka di sanalah ada reaksi. Saat proses kampanye membutuhkan gelontoran biaya yang sangat tinggi sadarilah bahwa kepemimpinan para pejabat yang menang kelak akan menguras banyak rupiah. Sedang kita tahu sendiri bahwa sekalipun gaji mereka dikumpulkan selama satu periode tidak akan memenuhi biaya kampanye yang dikeluarkan. Pertanyaannya sekarang adalah lantas dari mana diperoleh setiap sen uang kampanye tersebut? Mungkin saja bisa diperoleh dari penggelapan dana, penggelembungan proyek, proyek fiktif dan lain sebagainya. Adalah mustahil seorang pemimpin atau pejabat idiot, membuang-buang uang untuk dana kampanye tanpa beroleh keuntungan yang sifatnya lipat kali ganda dari modal yang dikeluarkan.

    Orang bijak pastilah tidak akan memilih (golput) dalam sistem perpolitikan yang berorientasi pada uang. Sebab segala sesuatu yang diawali dengan uang yang besar pastilah akan diakhiri dengan megamoney sekalipun diperoleh dengan cara yang tak halal. Sadarilah bahwa tidak ada uang besar yang halal sebab segala sesuatu yang legal butuh proses, kerja keras yang tekun dan waktu yang lama sampai seseorang menjadi kaya. Tapi lihat para politikus kita, menjabat lima tahun saja rumah sudah segede gunung, mobil mewah bergelimpangan, uang miliaran rupiah, emas belasan kilo, harta benda dimana-mana, tanah puluhan-ratusan hektar. Menurut anda, masuk akalkah cara memperoleh uang semacam itu? Tentu saja hal tersebut diraih dengan cara-cara kotor mengkibuli sesama dan sistem (negara).

  7. Campur tangan kaum pengusaha sangat tinggi menguasai panggung politik.

    Kami sendiri terheran heran, APA URUSAN PENGUSAHA SAAT NEGARA SEDANG MENCARI PARA PETINGGINYA/ PEGAWAINYA/ KARYAWANNYA? Seharusnya negara mengeluarkan uang sendiri untuk membiayai pencarian terhadap karyawannya. Bukankah para politikus (eksekutif, legislatif) itu juga kelak beroleh gaji dari negara, mengurus uran negara? Jadi apa urusan kapitalis sampai rame-rame menyumbangkan dana kampanye untuk mengangkat seorang calon?

    Dari sini jelas sekali tercium bau-bau politik kotor. Kebiasaan oknum pengusaha membiayai politik/ proses kampanye merupakan suatu kemunduran pemberantasan KKN. Sadar atau tidak, dari awal para petinggi/ pejabat negara diarahkan untuk tunduk kepada konglomerat tajir tersebut atau setidak-tidaknya akan melakukan etika balas budi kelak saat telah memenangkan pemilu. Nuansa berkolusi dengan oknum pengusaha dalam praktek politik terbuka lebar. Mustahil juga seorang pengusaha yang capek-capek menghasilkan duit mendonasikan biaya kampanye secara gratis. Pastilah apa yang dahulu pernah ditaburkan akan dituai dengan keuntungan berlipat.

    Proses politik semacam ini jelas sekali membuat para pemilih cerdas, enggan untuk mencoblos balon pemimpin/ pejabat. Sebab mereka sangat mengetahui bahwa para pengusaha yang membekingi proses politik tersebut pastilah akan beroleh jatah proyek gendut atau fiktif.

  8. Sistem kepartaian kurang adil.

    Kurang adil, Sistem yang mengelola partai-partai yang tidak menjunjung tinggi paham kesamaan hak (adil) dalam organisasi jelas bertentangan dengan Pancasila Khususnya sila ke lima. Dasar negara saja telah menjamin persamaan hak tersebut tetapi partai yang tidak menjalankannya telah melakukan penyimpangan halus sampai kasar. Kenyataan ini bisa saja membuat seorang idealis tidak memilih siapapun akibat partai yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila secara utuh.

  9. Partai yang tidak demokratis (malah menjadi monarki absolut).

    Sentralisasi, hierarki keluarga. Aneh juga rasanya, Indonesia sebagai negara demokrasi masih menjunjung tinggi sistem raja-raja masa lampau dalam menjalankan partai. Anak-anak mewarisi kekuasaan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka demikian selanjutnya. Orang-orang yang menduduki posisi stragegis dapat mewariskan posisi yang sama kepada keturunannya. Indonesia negara demokrasi atau monarki absolut kah?

  10. Partai kurang peduli terhadap suara rakyat.

    Tidak menampung aspirasi rakyat, Sistem partai yang kaku dan selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan petingginya tidak mampu mencerna ide-ide baru di dalam masyarakat. Mereka justru terlena dalam politik bagi-bagi jatah saat kekuasaan sudah dimenangkan. Melakukan blusukan di berbagai wilayah pedalaman tetapi tidak mampu dan tidak mau mencerna aspirasi yang Pancasilai. Otomatis perilaku politikus yang enggan berjalan di jalur terbuka yang lurus tersebut kurang menarik bagi para pemilih revolusioner. Mereka akan menjadi golput karena paham di dalam berpolitik yang berlawanan dengan falsafah partai tertentu.

  11. Partai menetapkan ongkos politik selangit.

    Mematok mahar bagi kadernya, Jelaslah bahwa biaya kampanye yang tinggi-tinggi TIDAK GRATIS. Hanya orang idiot saja yang memberikan uangnya banyak-banyak tetapi tidak mengambil apa-apa kelak saat menduduki tampuk kekuasaan. Mahar yang ditabur pastilah akan dituai juga kelak sekalipun dengan melakukan KKN. Proyek fiktif, pengelembungan dana, kedekatan dengan oknum pengusaha dan berbagai tanda-tanda politik kotor lainnya menjadi hal yang biasa. Ketahuilah bahwa KEUNTUNGAN PASTI LEBIH BESAR DARI PADA MODAL. Mahal bernilai tinggi tersebut pastilah akan diperoleh penggantinya dalam jumlah lipat kali ganda.

  12. Partai gemar melakukan politik sogok.

    Menyogok masyarakat memilih kadernya, Ini jelas sebagai praktek demokrasi paling menyimpang. Sayang politikus kotor mampu mengenali kalangan masyarakat yang mau menerima sogokan dengan rela hati sehingga mencoblos kader yang dicalonkannya. Masyarakat yang hidupnya dibiarkan terlantar, pendidikan rendah, kesehatan terganggu dan keuangan melarat akan menjadi sasaran sogokan. Kalangan intelektual yang menyadari praktek tersebut pastilah tidak akan pernah mau menyoblos kader partai dimaksud. Lha, kalau semuanya menyogok berarti tidak milih siapa-siapa alias golput.

    Harap diketahui bahwa pemberian kalender, jam tangan, baju kaos, makanan, minuman dan lain sebagainya kepada khalayak saat kampanye berlangsung adalah salah satu bentuk sogokan. Terkecuali jika mereka membagikan hal tersebut kepada orang partainya sendiri yang jelas-jelas memiliki kartu peserta.

  13. Tidak ada pemimpin yang menurutnya sepaham (prinsipnya sama).

    Masyarakat cerdas yang mampu memahami betul tentang prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang oleh seorang pemimpin akan memberikan dukungan sepenuhnya. Tetapi jika ada yang bertentangan dengan falsafah yang diyakini pasti tidak akan memberikan dukungan apapun. Pemimpin yang pengetahuannya kerdil tentang demokrasi yang benar membuat para konstituen malas untuk mencoblos ke TPS. Perbedaan pemahaman semacam ini jelas mengesahkan seseorang untuk tidak memilih siapa-siapa (golput). Terlebih ketika calon-calon yang dikaderkan tidak memenuhi kualifikasi/ standar yang dipakai untuk diri sendiri.

  14. Tidak ada pemimpin yang menurutnya berkepribadian baik (Good track record).

    Beberapa orang mungkin pernah berpapasan langsung dengan calon yang diunggulkan oleh partai. Mereka malah kerap menemui atau pernah berbincang dengan calon pejabat tersebut di masa lalu. Tetapi rasa-rasanya, kepribadiannya masih labil, kurang tabah dan kurang ramah. Otomatis, memilih orang semacam ini tidak ada semangat di dalam hati. Terlebih ketika diisukan bahwa dulunya calon pejabat tersebut pernah terlibat skandal ini-itu. Track record kader yang kurang pas di hati pemilih membuatnya menjadi golongan putih dan hal tersebut tidak salah dalam paham berdemokrasi.

  15. Pemilih merasa bahwa oknum politikus suka tebar sensasi dan ketakutan.

    Tetapi, bila pekerjaan oknum politikus (pemimpin & pejabat) terus bersandiwara untuk menakut-nakuti masyarakat seolah-olah ada ancaman besar padahal semuanya aman-damai. Pekerjaan macam apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Mereka pikir kehidupan itu film/ sinetron apa? Dimana dirinya dan kelompoknya bisa tebar pesona di televisi hanya untuk menyebar isu-isu yang tidak mendidik. Malahan mereka menggiring pengetahuan masyarakat untuk berputar di situ-situ saja. Sungguh bukan contoh pemimpin yang baik, sebab sumber daya besar yang ada dalam kekuasaannya dijadikan sebagai kekuatan untuk menyebar ketakutan. Seharusnya kalau pemerintah ada, tingkat kriminalitas nol, terorisme bahkan tidak ada. Jika saja mereka mengetahui hal fundamental yang diperebutkan oleh masyarakat lalu membagi hal tersebut seadil-adilnya, pasti tidak ada masalah yang begitu besar untuk diatasi.

    Orang-orang cerdas yang menyadari kekangan informasi yang diciptakan oknum pemerintah untuk mengendalikan kekuatan masa akan mengundurkan diri dari pemilu. Mereka memang datang ke TPS tetapi mencoblos semuanya.

  16. Pemilih merasa tidak diayomi oleh negara.

    Untuk apa memilih pemimpin/ pejabat? Apa mereka sudah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Toh masyarakat tetap saja berada di bawah garis kemiskinan, pengangguran, persaingan tidak sehat, kriminalitas, terorisme dan berbagai masalah lainnya. Seharusnya, jika kita memiliki pemerintah maka tidak ada lagi orang yang melarat dan terlantar kehidupannya. Jika kami sebagai masyarakat biasa tidak diayomi kehidupannya, untuk apa ada negara? Untuk apa orang pemerintah makmur dan kaya raya sedang rakyat masih melarat? Rasa dengki akibat perlakuan yang tidak adil bisa saja membuat seseorang memilih untuk menjadi golput yang bijak.

  17. Enggan mendukung pemerintah yang suka menyerang negara lain.

    Pemilu adalah doa restu, saat anda memilih seseorang untuk memimpin di depan maka segala tindak-tanduk yang dilaksanakannya sempai akhir periode telah direstui/ telah diizinkan. Saat pemerintah yang berkuasa hanya hobi menyerang negara lain, menggunakan kepercayaan masyarakat yang diembannya untuk membunuh manusia dan melakukan agresi. Alangkah lebih baik jika pemimpin/ pejabat yang bertindak seperti ini tidak lagi dipilih pada periode berikutnya. Negara kita jadi buruk imagenya di mata bangsa lain oleh karena perilaku pemimpin/ pejabatnya yang serakah.

    Jika semua kandidat pemilu mendukung aksi anarkisme, agresi dan konspirasi terhadap negara lain, lebih baik tidak usah memilih mereka sama sekali. Memang kita datang ke TPS tetap melakukan pencoblosan ganda (golput).

  18. Dan lain sebagainya silahkan cari sendiri.

Banyak alasan yang menjadi dasar sehingga membuat seseorang ingin menjadi golput yang rasional. Mereka mengamati bahwa proses politik yang saat ini sedang terjadi masih rentan dengan berbagai peluang KKN. Bila dalam proses pencarian kader-kader penting saja (pemimpin/ pejabat) syarat dengan uang yang besar dan tidak jelas sumber-sumbernya. Pastilah kandidat (eksekutif/ legislatif) yang dimenangkan oleh uang besar yang panas akan mencari-cari cara untuk beroleh jumlah yang lebih dari itu. Sebab hukum alamnya adalah apa yang ditabur selalu lebih besar dari apa yang dituai. Artinya modal yang mereka lepaskan di masa kampanye pastilah akan beroleh keuntungan yang lipat kali ganda saat menjabat kelak. Oleh karena itu, bebaskan proses politik dari para pengusaha dan biarkan negara mengeluarkan uang kasnya sendiri untuk membiayai pemilu beserta kampanye. Mudah-mudah dengan diberlakukannya keadilan sosial, semakin kecil saja jumlah golput saat pesta demokrasi berlangsung. Saksikanlah, Cara menjadi golput yang dibenarkan!

Salam, Politik kian panas oleh campur tangan pengusaha,
Bersihkan demokrasi (pemilu) dari megamoney penuh mafia.
Biarkan negara membiaya proses politik mencari pegawainya,
Niscaya negeri ini akan terbebas dari segala tipu daya
!

Mohon Kritik & Saran, ini hanya perumpamaan tanpa editor: Anda mengoreksi tulisan ini artinya lebih cerdas dari kami, Selamat!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.