Ekonomi

7 Kelemahan Demokrasi – Kekurangan Pesta Demokrasi (Pemilu) Yang Melemahkan Negara


Kelemahan Demokrasi - Kekurangan Pesta Demokrasi (Pemilu) Yang Melemahkan Negara

Kesejahteraan dan kedamaian adalah hak seluruh masyarakat

Negara adalah milik bersama. Bukan saja hanya pemerintah yang berkuasa atas sumber daya yang terkandung di dalamnya dan tidak juga hanya koleganya yang menikmatinya (pihak swasta). Melainkan semua penduduk yang hidup di dalamnya berhak menikmati kemakmuran negaranya. Mulai dari yang kecil sampai besar, yang di pelosok sampai di kota, rakyat biasa sampai petingginya, masing-masing berhak mengenyam kesejahteraan yang pantas. Sebab negara didasarkan kepada hukum yang mengatur segenap komponen yang berada di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa aturan, mustahil negara dan pemerintah itu berdaulat dalam suatu wilayah. Sedang kita tahu bersama bahwa semua manusia sama dimata hukum, artinya kesejahteraan yang diperoleh setiap penduduk harusnya setara.

Terlalu fokus pada hal-hal duniawi membuat bosan dan menciptakan rasa bersalah

Sayang, beberapa orang telah kehilangan akal sehatnya. Mereka berpikir bahwa saat power (kekuatan: pengetahuan, pendapatan, kekuasaan) yang berada di tangan mereka lebih, tepat saat itulah ada kepuasan, kedamaian, kebahagiaan dan ketenteraman hati. Padahal semuanya itu hanyalah sesaat saja sehingga timbullah dorongan untuk mencari lebih banyak kenikmatan dan kemuliaan duniawi. Namun kenyataan yang mereka alami malahan lebih pahit, sebab rasa bosan  sama sekali menghimpit kehidupannya. Apa yang selama ini dicari, dikumpulkan dan ditimbun ternyata tidak senikmat yang diduganya. Pantas saja hal tersebut terjadi karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil, manipulatif dan syarat dengan aksi kejahatan lainnya.

Demokratisasi jauh dari harapan masyarakat oleh karena manusia candu terhadap gemerlapan duniawi

Masing-masing orang di seluruh dunia harus meluruskan pikirannya terhadap gemerlapan duniawi. Tidak lagi memandangnya sebagai kebutuhan yang terutama, memang kemegahannya bisa membuat mata berbinar-binar sedang setiap warga yang menyaksikan hal tersebut terkesima. Namun, sadarlah kawanku bahwa semuanya itu hanya sementara bahkan lajunya berlangsung sekejap mata saja lalu rasanya akan lenyap. Masalah yang kemudian muncul adalah “bagaimana jadinya ketika kita sudah tidak produktif lagi sedang sudah terlanjur candu dengan aktivitas menikmati materi skala mewah?” Faktor ketergantungan inilah yang membuat banyak pejabat mengkorupsikan dana ini-itu sebanyak-banyaknya. Sebelum pemahaman dan kecintaan terhadap materi berubah lurus (benar), selama itu pula demokrasi diciderai oleh berbagai konspirasi.

Kebebasan berdemokrasi masih belum maksimal memberi manfaat yang setara terhadap seluruh elemen masyarakat

Kita perlu meninjau ulang tujuan pelaksanaan demokrasi. Bukankah semuanya ini dimaksudkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan damai? Kebebasan yang telah terpatri di dalamnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan berdemokrasi. Setelah dilaksanakan selama bertahun-tahun seharusnya dampak dari kebebasan sudah semakin jelas. Dari yang kami amati sendiri, kebebasan ini hanya berdampak minimal terhadap kesejahteraan rakyat. Memang terjadi pertumbuhan ekonomi, manusia semakin kaya dan makmur. Tetapi tetap saja hal tersebut hanya dialami oleh segelintir orang. Artinya, tidak semua masyarakat di negeri yang menikmati kesejahteraan yang selayaknya dan setara dengan penduduk lainnya.

Kapitalisasi pemilu adalah awal bencana KKN yang merusak sistem (negara)

Justru dari yang kami pahami, demokrasi malah menjurus kepada kapitalisasi. Artinya manusia dengan sumber daya lebih dari yang lain akan menggagahi paham politik tersebut. Oknum pemodal besar dan kaya raya akan menjadi pemain utama dalam proses demokrasi yang notabene memakan biaya miliaran hingga triliunan rupiah. Keadaan malah tambah kacau saat aliran dana tersebut ditutup-tutupi karena raib begitu saja tanpa penjelasan rinci, dipakai untuk apa saja. Akibatnya praktek korupsi sangat langgeng dan lancar dalam setiap proses pemilu. Ujung-ujungnya kebiasaan sogok-menyogok melebar di antara pemimpin/ pejabat yang memenangkan kontestasi. Rakyat pun sangat dirugikan dengan semua aksi penggelapan di dalam kas negara sehingga Indonesia tambah jatuh ekonominya dibandingkan negara lain.

Pada tahapan ini, pelaksanaan demokrasi yang awalnya diatur kian untuk memakmurkan seluruh rakyat, malahan telah menjadi sumber kebobrokan sistem. Praktek politik ini cenderung dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan arogansi, manipulasi dan keserakahan oknum kapitalis tertentu. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencari power (kekayaan & kekuasaan) yang lebih baik (arogan) lewat tahapan pemilu. Melakukan aksi penggelapan/ manipulasi di dalam sistem saat sudah beroleh kekuasaan dengan alasan biaya politik mahal. Sedang perampasan terhadap kekayaan negara terjadi secara bertubi-tubi hingga melemahkan negara itu sendiri dan rakyatnya pun rata-rata berada di bawah garis kemiskinan.

Kelemahan demokrasi yang tidak mensejahterakan dan mendamaikan masyarakat

Demokrasi dengan paham kebebasan yang dibawanya memang sudah bagus adanya. Banyak perubahan positif yang dibawa oleh sistem perpolitikan semacam ini. Hanya saja, dengan banyaknya hal positif yang terwujud bukan berarti bahwa sistem tersebut sempurna adanya. Melainkan masih banyak tahapan proses yang harus dijalankan agar benar-benar terwujud sesuatu yang ideal. Dimana bukan saja hanya masyarakat minoritas yang diuntungkan (menengah ke atas) tetapi seluruh elemen di dalam masyarakat (kebanyakan menengah ke bawah) patut merasai manfaatnya. Berikut akan kami jelaskan beberapa kelemahan dari perhelatan pesta berdemokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali.

  1. Sistem multipartai yang boros.

    Jelas sekali bahwa sistem kepartaian yang sangat banyak memboroskan banyak anggaran. Tentu saja keadaan ini timbul oleh karena semakin banyak orang yang berminat menjadi politikus. Bukankah pekerjaannya duduk, goyang kaki, cuap-cuap hemat dan cari sensasi di media tetapi pendapatan (gaji) dan fasilitas yang diperoleh sangatlah tinggi melampaui semua orang yang bekerja di sekitar tempatnya bekerja. Jadi, manusia-manusia penyuka harta dan jabatan tersebut punya modal dikit saja langsung buat partai baru. Berbagai nama baru pun bermunculan untuk di pilih dalam ajang pesta rakyat berkala tersebut. Terlebih saat pemilihan caleg (calon anggota legislatif), saking banyaknya partai dan nama yang bermunculan, “bisa bingung milih yang mana!”

  2. Kampanye biaya pribadi.

    Seorang kapitalis yang memiliki usaha di berbagai bidang bisa saja mencalonkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin (eksekutif) atau sebagai pejabat (legislatif). Permodalan yang sangat banyak di tangan rela dikorbankan untuk membayar mahar agar disajikan karpet merah oleh partai politik tertentu. Oknum tersebut bahkan meminjam sana sini agar bisa mengakuisisi biaya kampanye yang sangat besar untuk memenangkan dirinya. Lantas pengorbanan yang sangat besar itu direlakan karena tahu persis saat sudah menjabat/ memimpin akan ada banyak aliran dana untuk dikorting/ dipajak/ dipalakin sesuka hati tanpa diketahui siapapun.

    Sadarilah bahwa sebodoh-bodohnya seorang manusia, tidak ada pebisnis yang merelakan uangnya begitu saja secara ikhlas. Semua yang mereka bayarkan pada masa pemilu pastilah akan diperoleh kembaliannya bahkan beroleh keuntungan berlipat kali. Jadi proses pemilu yang menyita biaya kantong pribadi jelas beresiko menciptakan pemimpin/ pejabat yang sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

  3. Kampanye biaya swasta.

    Dari semua kekurangan demokrasi, inilah kelemahan yang paling merusak dan aneh. Keanehannya timbul oleh karena “toko kue yang mencari pegawai baru tetapi toko elektronik yang membiayai prosesnya.” Ini jelas suatu budaya politik yang sudah ada semenjak reformasi dikibarkan di seantero negeri. Praktek berdemokrasi semacam ini jelas merupakan akar korupsi korporat pemerintah cs swasta. Tidak ada yang jujur di antara keduanya sebab dari awal pelaksanaan masing-masing sudah sepakat, sejalan dan setujuan. Akibatnya, koruspi yang sangat tersistem ini rapi dan terstruktur sehingga mustahil dibongkar dan diketahui oleh orang banyak (kecuali timbul kisah pengkhianatan).

    Kampanye politik yang berbiaya mahal sepenuhnya merupakan tanggungan negara. Masuknya pihak swasta dalam kontestasi kampanye demi penyediaan sumber daya yang memadai menciptakan hubungan bersyarat yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu pasti, seperti apa perjanjian yang dibuat oleh politikus dengan para usahawan terkemuka itu. Tetapi sudah pastilah bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak tetapi merugikan negara. Begitulah dunia ini tanpa kesetaraan, sesuatu yang menguntungkan bagi pihak lain pasti merugikan bagi pihak tertentu.

    Dalam hal ini kita tidak berbicara masalah uang ribuan atau ratusan ribu melainkan sesuatu dengan angka fantastis, bisa sampai jutaan hingga miliaran rupiah. Tentu saja uang yang besar tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal sebab segala sesuatu yang “nilainya besar tapi datangnya cepat” pastilah berasal dari penggelapan yang melibatkan banyak orang, instansi dan banyak perusahaan. Jadi, kampanye berbiaya swasta merupakan akar dari masalah korupsi di negeri ini.

  4. Pemborosan materi kampanye.

    Berbagai bentuk pemborosan dilakukan karena animo untuk menang yang sangat tinggi. Dana yang digelontorkan oleh pihak swasta dan kantong pribadi merupakan uang panas sehingga pemanfaatannya terkesan terburu-buru dan asal-asalan. Penyediaan brosur, baju, topi, amplop dan berbagai aksesoris lainnya untuk menyogok masyarakat luas yang bukan anggota partai. Setiap pemborosan ini adalah kekhilafan demokrasi yang patut kita arahkan kembali kepada fungsi yang benar. Sebab tanpa dipopulerkan sekalipun, rakyat pastilah akan datang berbondong-bondong untuk menuntaskan hak dan kewajibannya di TPS setempat. Tetapi bagaimana bisa masyarakat peduli dengan perhelatan politik jikalau mereka tidak merasakan peran pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari? Saksikan kawan, Contoh materi kampanye yang tidak penting.

  5. Serakah (politikus doble job).

    Benarkah para politikus yang menjabat sebagai pemimpin itu serakah? Ini sudah pasti, perhatikan pekerjaan mereka, bukan hanya membela kepentingan rakyat tetapi banyak kesibukan lainnya yang lebih penting. Mungkin ada juga dari mereka yang berprofesi pengusaha sekaligus bupati/ walikota/ gubernur/ presiden. Mungkin juga ada di antara mereka yang berprofesi sebagai artis sekaligus anggota dewan dan masih banyak lagi bentuk doble job (kerja ganda) lainnya yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut sangat haus dengan uang dan kekuasaan.

    Kita telaah lebih dekat lagi, akan menemukan bahwa sesungguhnya gaji yang mereka terima tidak habisnya tetapi masih saja korupsi sana-sini. Pendapatan luar biasa tinggi dan fasilitas serba mewah belum cukup baginya sehingga masih melakukan praktek KKN lainnya. Mereka ini jelas merupakan orang-orang serakah yang melemahkan proses demokrasi.

  6. Ketidakadilan pemerintah membagi sumber daya.

    Mengapa orang sangat berminat untuk berdemokrasi agar bisa dipilih rakyat? Alasannya karena power (kekuatan: kekayaan plus kekuasaan) yang diberikan kepada para kandidat yang memenangkan pemilu sangatlah besar. Di atas kertas memang semuanya itu tidak terlihat tetapi di bawah meja aktivitas sogok-menyogok memenuhi kantong bahkan jumlahnya sampai berlimpah-limpah. Perebutan kekuasaan yang sangat besar membuat para pejabat juga merelakan banyak hal bernilai demi menjadi pemenang.

    Sebenarnya, politik berdemokrasi adalah sesuatu yang sangat sederhana. Apa susahnya memilih seseorang di TPS? Tinggal lihat, perhatikan, coblos, jujur, bersih dan tertutup; bukankah prosesnya sangat singkat dan cepat? Jadi, pertanyaannya adalah “apa yang membuat pemilu begitu pelik?” Bukankah semuanya ini disebabkan oleh karena perebutan kekuasaan untuk mengendalikan sumber daya dan proyek-proyek di dalam pemerintahan? Minat para politikus untuk memperebutkan kemenangan sangat tinggi dikarenakan oleh hadiah yang ditawarkan juga sangatlah tinggi. Seandainya, pemerintah menguasai semua sumber daya yang ada diwilayahnya (nasionalisasi perusahaan swasta), pastilah hal tersebut bisa dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Penumpukan sumber daya yang besar di bawah kekuasaan satu-dua pihak saja sangat beresiko untuk disalahgunakan di dalam perhelatan demokrasi.

  7. Saatnya adu keberuntungan (undian).

    Dalam pemahaman kami demokrasi ada dua macam, yaitu demokrasi rakyat dan Tuhan. Ini telah tertuang jelas dalam dasar negara yang menyatakan bahwa bangsa ini percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita semua percaya kepada Tuhan maka sudah sepantasnya proses berdemokrasi juga dilaksanakan bersamaan dengan peran serta Sang Pencipta. Cara paling umum untuk mengetahui kehendak Tuhan seperti yang dahulu dilakukan oleh bangsa Isreal adalah dengan melakukan pengundian.

    Adalah penting untuk melaksanakan undian di akhir setiap proses demokrasi. Ini merupakan suatu garansi yang menjadi jaminan kedekatan para tokoh pemenang terhadap Yang Maha Mulia. Kebiasaan melakukan undian juga merupakan jaminan bahwa para calon yang berkontestasi telah melaksanakannya dengan benar dan jujur tanpa melibatkan politik kotor (politik uang dan kampanye hitam). Pelaksanaan undian bisa jadi sebuah langkah untuk membebaskan pengaruh kapitalis yang hobi sogok-menyogok. Sebab sekalipun modalnya banyak, tidak ada jaminan bahwa dialah pemenangnya karena pemilu diakhiri dengan demokrasi Tuhan (undian). Baca juga teman, Kedaulatan Tuhan.

Pesta demokrasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih belum mampu mencapai tujuan pelaksanaannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedamaian (keamanan) di dalam masyarakat. Sedang kita tahu bersama bahwa telah terjadi kapitalisasi dalam proses pemilu yang berlangsung. Artinya, para pemodal menjadikan pemilu sebagai ajang menanam saham (objek investasi) terhadap calon pejabat/ pemimpin tertentu sehingga dikala menang nanti berbagai proyek akan dipercayakan kepada mereka. Hubungan yang sangat kuat terjalin antara pejabat dan pengusaha sehingga besar kemungkinan terjadi korupsi berjamaah. Camkanlah bahwa “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah fiktif.” Praktek semacam ini tidak akan terdeteksi oleh siapa pun bahkan pers sekali pun tidak mampu menemukan celah kejahatan tersebut. Korupsi yang tersistem adalah awal dari kebobrokan sistem/ negara dimana semuanya ini didasarkan pada kecintaan terhadap kenikmatan dan kemuliaan duniawi.

Salam, Bersihkan demokrasi dari kapitalisasi,
Tegakkan keadilan sosial demi damai sejahtera sejati
!

Mohon Kritik & Saran, ini hanya perumpamaan tanpa editor: Anda mengoreksi tulisan ini artinya lebih cerdas dari kami, Selamat!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.