Ekonomi

10 Alasan Kemiskinan & Pengangguran Karena Pemerintah – Birokrasi Buruk Membuat Masyarakat Menganggur & Miskin

Alasan Kemiskinan & Pengangguran Diciptakan Pemerintah – Birokrasi Yang Buruk Membuat Masyarakat Menganggur & Miskin

Miskin atau kaya memang suatu anugerah dari Sang Pencipta. Tetapi tahukah anda bahwa “semua manusia sama dihadapan Tuhan?” Lagi pula kita selalu berdoa, “Bapa kami yang di sorga…. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.” Apa yang Tuhan kehendaki adalah semua orang sama di dalam dunia ini tanpa terkecuali, layakkan pepohonan yang tumbuh menghasilkan dedaunan yang sama. Sudah seharusnya dari sekarang kita mulai mengambil bagian untuk menegakkan keadilan sosial di seluruh negeri. Bukan hanya karena yang adil itu benar tetapi juga karena itu bermanfaat untuk memelihara sistem bermasyarakat terus tumbuh dari waktu ke waktu tanpa menginjak siapa pun.

Multikapitalisme layaknya hubungan antara predator dan mangsanya di alam rimba

Untuk apa kita menjadi manusia jika hanya bisa meniru sistem kerja binatang di alam rimba? Di satu sisi ada yang kuat dan di sisi lain ada yang lemah. Lalu sekonyong-konyong yang kuat itu bisa menikmati sumber daya yang tersedia sebebas dan sepuas-puasnya. Sedang segelintir orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini menciptakan ketimpangan sosial yang beresiko tinggi memicu kesombongan bersamaan dengan iri hati. Padahal kedua hal inilah yang sering sekali menjauhkan masyarakat dari rasa damai. Akan timbul perselisihan di dalam sistem sehingga oknum yang satu merugikan yang lainnya. Pada posisi ini ada-ada saja orang yang menghalalkan segala cara untuk menerobos dan menjatuhkan lawan-lawannya.

Masyarakat yang terlalu kaya beresiko merusak lingkungan, sesamanya dan dirinya sendiri bahkan seluruh sistem

Kekayaan yang berlebihan juga tidak sehat. Sebab tembok-tembok tinggi, besar, tebal dan berlapis-lapis hanya menciptakan manusia manja. Ketika orang-orang ini berada dalam situasi yang pelik, mereka sangat rapuh dan agresif melakukan pembalasan dendam. Hal-hal semacam inilah yang secara berangsur-angsur mengubah kehidupan manusia menjadi penuh dengan kebencian. Sedang uang yang begitu besar akan dijadikan penghiburan padahal besarnya tidak terus-menerus  ada. Saat keinginan di dalam hati semakin besar saja, ada beberapa orang yang tidak mampu lagi berpikir dengan jernih sehingga membuatnya menghalalkan segala cara untuk beroleh kekayaan. Mereka bisa melakukan manipulasi, pembodohan, penggelapan (KKN) dan lain-lain untuk memenuhi birahi yang tinggi terhadap materi.

Birokrasi jangan hanya fokus memuaskan dirinya dengan materi, perhatikan hatimu!

Sistem/ organisasi/ pemerintah yang menawarkan uang/ materi sebagai pancingan untuk menyemangati pegawainya secara otomatis sangat konsumtif. Pemerintah menawarkan materi sebagai solusi kebutuhan hati sehingga masing-masing orang bersaing untuk memilikinya. Persaingan ini pun berakibat pada kemelut yang membuat situasi dalam masyarakat menjadi kacau balau, orang banyak dirugikan dan linggkungan dirusakkan. Perebutan materi ini ngeri kali lho teman…. Orang yang candu terhadap hal-hal duniawi sangat membutuhkannya dalam jumlah besar. Padahal semuanya itu semu belaka, sebab hanya sesaat rasanya. Jika saja mereka mau belajar menegakkan kebenaran hakiki di setiap harinya, niscaya semua kepuasan, kedamaian, kebahagiaan dan ketenteraman hati dapat dihasilkan oleh pikiran sendiri.

Pengertian

Kemiskinan adalah kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memadai dimana penghasilan berada di  bawah nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Manusia memang hidup dalam perbedaan, sebab itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi uang jelas merupakan anugerah dari negara, artinya yang mengatur besar-kecilnya penerimaan materi sangat tergantung dalam pembagiaan yang adil oleh pemerintah.Pengangguran merupakan usia produktif yang sudah selayaknya untuk bekerja namun masih belum memiliki pekerjaan tetap. Jelaslah bahwa semua ini perannya diambil khusus oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghidupan seluruh masyarakat di dalam suatu wilayah. Seharusnya orang miskin dan menganggur tidaklah ada sebab pada prinsipnya negara adil dalam membagi kemakmuran (Pancasila sila ke lima).

Faktor penyebab kemiskinan dan pengangguran diciptakan oleh pemerintah

Ini adalah keyakinan yang bersifat prinsip sebab dasar negara telah menetapkan aturan umum yang memuat jelas tentang kesamaan hak terhadap kemakmuran. Sayang, kekuatan yang sangat prinsipil ini malah diabaikan dalam pembuatan berbagai macam undang-undang yang ada. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam sistem hukum, keadilan sosial hanya ditemukan dalam hukum pidana dan perdata saja. Artinya, tidak seluruhnya peraturan yang dikeluarkan oleh  pemerintah memiliki lima dasar nilai di dalamnya. Terlebih ketika kita berbicara tentang aturan pembagian jatah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seolah-olah pihak penyelenggara mempunyai bagiannya sendiri yang terpisah dari rakyat. Padahal pemerintah dan masyarakat pada hakekatnya adalah satu sama halnya dengan prinsip demokrasi dari, untuk dan oleh rakyat. Justru upaya pemerintah untuk memisahkan organisasi mereka dari rakyat banyak melanggar sila persatuan Indonesia.

Berikut selengkapnya beberapa alasan mengapa kemiskinan dan pengangguran diciptakan oleh pemerintah

  1. Alasan berdasarkan firman – Uang itu milik siapa?

    (Matius 22:19-22) Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi.

    Semua firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus memang luar biasa; ini membuktikan bahwa sesungguhnya Dialah Tuhan Sang Mesias yang telah lama dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Jadi dalam pemaparannya kali ini tentang pajak, Dia memberi jawaban yang benar, yaitu “setiap orang harus memeenuhi kewajibannya kepada negara.”

    Sekarang, soal masalah kemiskinan dan pengangguran, apa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukurnya? Ya, indikatornya adalah uang sedang gambar dan tulisan siapa yang ada di sana dan siapa yang mengesahkannya? Jelaslah bahwa gambar dan tulisan yang ada dalam setiap lembaran uang adalah milik birokrasi. Setiap rupiah yang tertera di sana disahkan dan dikeluarkan oleh pemerintah.

    Jadi, dari sini saja sudah dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dilegalkan dan diatur dengan jelas oleh pemerintah. Uang sebagai alat tukar sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan birokrasi. Pengangguran dan kemiskinan juga diatur secara signifikan oleh pemerintah. Masalahnya sekarang adalah mengapa bisa ada orang miskin dan menganggur? Karena peraturan yang dikeluarkan oleh cakrawati hanya memikirkan dirinya sendiri sedang rakyat diabaikan. Peraturan, itulah yang tidak mencerminkan keadilan sosial dan itulah juga yang harusnya dibuat oleh para pejabat yang duduk di eksekutif dan legislatif.

  2. Prinsip “Persatuan Indonesia.”

    Ini adalah kekuatan yang mengharuskan agar seluruh sistem yang ada di Indonesia dipersatukan dalam hierarki nasional. Artinya, semua pihak yang berada di negeri ini dipersatukan dalam satu lembaga yaitu negara Indonesia. Tidak ada sistem yang memisahkan antara pemerintah dan rakyat, seperti yang terjadi sekarang ini, satu aturan yang mengatur kesejahteraan kalangan yang duduk di pemerintahan dan lain pula aturan yang mengatur kesejahteraan rakyat. Di dalam paham persatuan Indonesia, seharusnya sumber kemakmuran kalangan birokrasi sama dengan masyarakat yaitu APBN/ APBD. Bukannya malah membiarkan rakyat mengusahakan kemakmurannya sendiri sehingga menemukan banyak rintangan dan yang didapati pun pas-pasan.

    Mempersatukan sumber kesejahteraan seluruh penduduk merupakan jaminan dari bebasnya suatu negara dari kemiskinan dan pengangguran. Sebab pembagian kemakmuran diatur dan dikendalikan oleh pemerintah secara berimbang tanpa memperhatikan kelas sosial dalam masyarakat (keadilan). Namun saat masyarakat terpetak-petak sedang para birokrat berbeda posisi dan jatahnya niscaya orang yang miskin dan menganggur tetap ada.

  3. Prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.’

    Tidak ada yang perlu dijelaskan tentang sila ke lima dari Pancasila ini. Sebab kalimatnya sudah sangat jelas lagi tegas, kemakmuran adalah hak seluruh warga masyarakat. Jadi, pemerintah harus serius membuat undang-undang tentang keadilan sosial sebab hal ini masih belum ada dalam peraturan yang ada. Tanpa undang-undang kesetaraan, tetap saja ada orang yang miskin dan menganggur. Sehingga bisa dikatakan bahwa tanpa kesejajaran, pemerintah dengan sengaja membiarkan kemiskinan dan pengangguran di sudut-sudut negeri ini.

  4. Masyarakat yang berkelas-kelas dihasilkan oleh pemerintah.

    Harus di pahami bahwa dunia ini selalu memiliki pola dalam setiap peristiwa yang berlangsung di dalamnyaa. Salah satu pola tersebut adalah “keuntungan selalu disertai dengan kerugian.” Artinya, saat beberapa kalangan menjadi kapitalis liar di bawah naungan negara, mereka akan beroleh keuntungan besar dengan memanen di antara masyarakat. Semua pengusaha (kapitalis kecil) yang berjuang jelas berhasil mengumpulkan banyak uang lewat usahanya yang gesit dan tekun. Tetapi dengan berlaku demikian, jumlah uang yang ada di tangan masyarakat semakin berkurang dan merekalah yang dirugikan sehingga kemiskinan tetap ada. Padahal para kapitalis kecil itu semakin lama malah bertambah-tambah kaya saja.

    Bukan salah pengusaha, mereka bertambah-tambah kaya sedang masyarakat biasa di sekitarnya tetap saja miskin melarat. Tetapi semuanya itu terjadi karena pemerintah membiarkan hal itu. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mempersatukan seluruh usahawan sehingga masing-masing pengusaha membentuk kerajaannya sendiri. Kerajaan kapitalis kecil inilah yang sifatnya bebas membuat aturannya sendiri sebab kekuatan perseorangan hanya memikirkan kemakmurannya sedang yang lainnya (pegawainya) terabaikan.

    Terbentuknya kelas di dalam masyarakat jelas membuat aliran uang fokus kepada usahawan tertentu yang memanen di antara masyarakat. Sedang masyarakatnya sendiri, penghasilannya terus direnggut secara perlahan-lahan lewat aktivitas konsumsi. Aliran uang yang sifatnya satu arah ini jelas membuat beberapa orang tetap miskin sedang yang lainnya semakin kaya-raya.

  5. Tanah, air dan udara itu milik siapa?

    Segala sesuatu yang ada di wilayah Indonesia adalah milik negara, mulai dari tanah, air, udara beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Seharusnya, bila pemerintah mampu membagi sumber daya yang tersedia seadil-adilnya maka kemiskinan dan pengangguran tidak akan tercipta. Semuanya ini masalah peraturan yang membiarkan kalangan tertentu semakin makmur menguasai sumber daya yang besar sedang yang lainnya hanya diberi jatah kecil-kecil saja.

    Pemerintah harus menasionalisasi berbagai badan usaha yang terdapat di dalam negerinya sendiri. Usaha tersebut untuk mencegar segelintir oknum kapitalis menggunakan sumber daya yang sangat besar sehingga beresiko merusak lingkungan. Sedang kepribadian orang-orang kaya tersebut tidak manusiawi akibat dikelilingi materi kemewahan belaka. Pembagian sumber daya yang adil juga membebaskan rakyat dari pengangguran sebab setiap penduduk diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Semuanya ini bisa diatur oleh birokrasi tetapi yang terjadi sekaran ini adalah mereka tidak peduli dengan nasib seluruh masyarakat dan mereka hanya memikirkan kemakmurannya sendiri (egois).

  6. Semua orang sekolah tapi masih banyak yang miskin.

    Sudah seharusnya orang yang telah bersekolah bisa mencari penghidupannya sendiri. Memang mereka berusaha sesuai dengan kemampuannya tetapi sayang segala bentuk yang dilakukannya tidak didukung oleh cakrawati. Keadaan ini secara otomatis membuat masyarakat tersebut tetap miskin sebab lahan kerjanya tidak dilingkupi dan diayomi oleh peraturan. Mereka disuruh berusaha sendiri dan tetap jauh dari APBN/ APBD. Jelaslah bahwa orang yang ada di luar lokasi “produksi uang” (APBN/ APBD) tetap miskin dan menganggur. Sedang kemakmuran itu hanya menjadi miliki mereka yang berdiang di sekitar api (para birokrat).

  7. Semua orang kuliah tapi masih banyak yang menganggur.

    Dimana tanggung jawab universitas setelah meluluskan ribuan orang setiap tahunnya? Banyaknya lulusan seolah tidak sebanding dengan pembentukan lapangan kerja padahal prosedurnya telah diikuti oleh hampir semua anak muda yaitu kuliah di universitas. Adalah sudah seharusnya, setiap orang yang lulus dari universitas memperoleh naungan dan perlindungan dari negara. Tetapi lagi-lagi sebagian besar dari mereka dibiarkan berusaha sendiri-sendiri sehingga ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tanpa topangan dari pemerintah situasi dalam masyarakat seperti di alam rimba, satu orang akan menokoh-nokohi beberapa orang sehingga jadilah dirinya kaya-raya. Para predator yang pintar-pintar ini akan menjadikan masyarakat sebagai mangsanya yang dilahap secara perlahan-lahan. Keadaan inilah yang membuat pengangguran tetap ada dan sekalipun orang yang lulus di universitas bekerja mandiri, mereka masih saja miskin.

  8. Yang menerima uang dari utang luar negeri adalah pemerintah.

    Uang sangat menentukan tingkat kemiskinan dan pengangguran di dalam suatu negara. Sedang kita tahu sendiri bahwa uang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Bahkan uang dari luar negeri pun semakin ditambah-tambahkan ke dalam negara ini. Mungkin hampir tiap tahun kita dengarkan soal-soal tentang utang luar negeri yang semakin besar saja. Tetapi kemana semua uang itu? Mengapa di sana-sini masih banyak yang miskin dan ada pula yang menganggur? Pemerintah harus membuat peraturan yang menjamin kehidupan masyarakat seadil-adilnya sehingga tidak ada lagi yang miskin apalagi yang menganggur.

  9. Banyak pekerjaan sandiwara.

    Lihat saja di televisi itu, bukankah hampir semuanya adalah pekerjaan sandiwara? Mereka sekali pun berbeda-beda dibiayai oleh pemerintah. Memang nama-nama stasiunnya berbeda tetapi suplai sumber daya dari APBD/ APBN tetap lancar. Persoalannya sekarang adalah mengapa ekonomi sandiwara semacam itu tidak diperbanyak untuk memberantas pengangguran? Artinya, birokrasi harus adil dengan membayar seseorang sesuai dengan bakatnya sehingga tidak ada lagi yang menganggur. Bukannya malah membiarkan orang yang sudah lulus sekolah dan kuliah menyambung nasibnya begitu saja. Dengan dibuatnya peraturan yang jelas tentang ekonomi sandiwara, setiap sumber daya manusia yang tersedia akan diarahkan ke lahan kerja khusus sehingga masyarakat bebas dari kemiskinan dan pengangguran.

  10. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mensejahterakan masyarakat.

    Tanggung jawab pemerintah sangatlah jelas dalam posisi ini. Mereka tidak ada di negeri ini hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Lalu mengajak keluarga dan kerabatnya (KKN) untuk berdiang di sekitar api unggun besar itu (APBN/ APBD). Melainkan para birokrat harus berpikiran luas agar tidak hanya memikirkan dirinya sendiri melainkan seluruh masyarakat juga. Sebab negara ini didirikan bukan untuk kepentingan segelintir orang saja melainkan untuk semua penduduk yang ada di dalamnya. Birokrasi tidak bisa lari dari kewajibannya untuk mengayomi dan menopang seluruh kehidupan yang ada sehingga tidak ada yang kehilangan pekerjaan apalagi yang melarat.

  11. dan lain sebagainya, silahkan cari sendiri.

Indikator utama dari kemiskinan dan pengangguran adalah uang sedang kertas ajaib itu dibuat, disahkan dan diedarkan oleh pemerintah. Jadi, rasanya tidak berlebihan untuk menganggap bahwa ketiadaan kerja dan kekurangan ekonomi disebabkan oleh birokrasi yang buruk. Secara langsung keadaan yang sangat merugikan masyarakat ini terjadi dengan ketiadaan aturan yang menjamin keadilan sosial. Sedang secara tidak langsung kebobrokan masyarakat disebabkan oleh karena aliran uang satu arah sehingga kapitalis kecil (sebagai produsen) semakin bertambah-tambah kaya namun rakyat (sebagai konsumen) tetap miskin. Semuanya ini menunjukkan betapa egoisnya pemerintah yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Mereka membiarkan orang tertentu mencari penghidupannya sendiri di luar sana sehingga dimiskinkan oleh predator buas. Sedang dirinya dan kelompoknya enak-enakan berdiang di sekitar api unggun maha besar (APBN/ APBD).

Salam, Birokrasi jangan egois,
Masyarakat juga prioritas
!

Mohon Kritik & Saran, ini hanya perumpamaan tanpa editor: Anda mengoreksi tulisan ini artinya lebih cerdas dari kami, Selamat!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.